Polemik Penggunaan Mobil Operasional SPPG Cigondang, KSPPG dan Satgas MBG Beri Tanggapan
DIMENSIPOST.COM PANDEGLANG I Polemik penggunaan kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Labuan Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, kembali bergulir. Setelah sebelumnya aktivitas kendaraan tersebut menjadi perhatian publik lantaran diduga digunakan di luar jam operasional, kini muncul penjelasan dari pihak KSPPG terkait perubahan ketentuan pembiayaan dan penggunaan kendaraan operasional tersebut.
Dalam keterangannya kepada redaksi, KSPPG Dapur Cigondang menyampaikan bahwa ketentuan terbaru yang mengacu pada SK Nomor 63551 sebagai perubahan dari SK Nomor 63539 telah mengubah mekanisme pembiayaan kendaraan operasional SPPG.
Menurutnya, biaya sewa kendaraan operasional yang sebelumnya menjadi tanggungan Badan Gizi Nasional (BGN), kini tidak lagi dibiayai oleh BGN dan menjadi tanggung jawab pihak mitra.
Dengan perubahan tersebut, ia berpandangan bahwa pengelolaan kendaraan, termasuk penggunaannya, menjadi kewenangan pihak mitra selaku pihak yang menanggung biaya sewanya.
Penjelasan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru. Apakah perubahan tanggung jawab pembiayaan sewa kendaraan secara otomatis menghilangkan batasan penggunaan kendaraan operasional yang sebelumnya telah diatur?
Untuk mendapatkan kejelasan, redaksi juga mengonfirmasi pernyataan KSPPG tersebut kepada Wakil Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan.
Saat dimintai tanggapan mengenai pandangan KSPPG bahwa kendaraan yang biaya sewanya kini ditanggung mitra menjadi kewenangan mitra dalam penggunaannya, Doni memberikan jawaban singkat.
"Mungkin seperti itu," jawab Doni.
Pernyataan tersebut tentu menjadi bagian dari informasi yang perlu dicermati lebih lanjut, mengingat perubahan mekanisme pembiayaan kendaraan operasional tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan mengenai standar penggunaan, fungsi, dan pengawasannya.
Di sisi lain, masyarakat masih membutuhkan penjelasan yang lebih konkret dan memiliki dasar regulasi yang jelas. Sebab, dalam informasi perubahan ketentuan yang disampaikan pihak KSPPG, persoalan yang dijelaskan lebih menitikberatkan pada perubahan tanggung jawab biaya sewa kendaraan, bukan secara tegas menjelaskan bahwa kendaraan tersebut kini bebas digunakan untuk berbagai aktivitas di luar kepentingan pelayanan MBG.
Hal inilah yang perlu diperjelas oleh BGN maupun Satgas MBG. Jangan sampai perubahan skema pembiayaan kemudian ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh batasan penggunaan kendaraan operasional.
Masyarakat juga masih mempertanyakan bagaimana keberlakuan ketentuan sebelumnya yang mengatur fungsi dan peruntukan kendaraan SPPG, terutama apabila dikaitkan dengan standar operasional, kebersihan, higienitas, serta keamanan makanan yang didistribusikan kepada para penerima manfaat.
Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang membayar biaya sewa kendaraan, melainkan bagaimana memastikan kendaraan yang digunakan dalam proses pelayanan MBG tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Sebab, kendaraan yang digunakan untuk mendukung distribusi makanan program MBG semestinya memiliki standar kebersihan yang terjaga. Jangan sampai kendaraan yang seharusnya menunjang pelayanan pemenuhan gizi justru digunakan untuk aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan persoalan terhadap kebersihan dan keamanan sarana distribusi.
Apabila kendaraan tersebut telah menjadi tanggung jawab pembiayaan mitra, bukan berarti aspek pengawasan terhadap fungsi dan standar operasionalnya juga dapat diabaikan. Terlebih, kendaraan tersebut tetap melekat dengan identitas program pemerintah dan digunakan untuk mendukung pelayanan publik.
Atas munculnya perbedaan penafsiran tersebut, BGN diharapkan segera memberikan penjelasan resmi mengenai batasan penggunaan kendaraan operasional SPPG berdasarkan ketentuan terbaru.
Penjelasan tersebut setidaknya harus menjawab apakah kendaraan yang biaya sewanya ditanggung mitra masih terikat pada ketentuan peruntukan operasional sebelumnya, bagaimana standar kebersihan kendaraan distribusi makanan, serta apakah kendaraan tersebut diperbolehkan digunakan untuk aktivitas di luar kepentingan pelayanan MBG.
Jangan sampai perubahan aturan mengenai pembiayaan justru menimbulkan ruang penafsiran yang terlalu luas di tingkat pelaksana, sehingga masing-masing mitra maupun pengelola SPPG memiliki pemahaman sendiri-sendiri mengenai penggunaan fasilitas tersebut.
Redaksi menilai, transparansi regulasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG. Sebab, program yang menyangkut kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat tidak cukup hanya memastikan makanan tersedia dan tersalurkan, tetapi juga harus menjamin seluruh proses distribusinya memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.
Dengan demikian, persoalan kendaraan operasional SPPG Labuan Cigondang tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang membayar biaya sewanya. Yang lebih penting adalah memastikan kendaraan tersebut digunakan sesuai fungsi, standar, dan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai perubahan tanggung jawab pembiayaan disalahartikan sebagai kebebasan penggunaan tanpa batas.
Hingga persoalan ini mendapatkan penjelasan regulasi yang lebih tegas, masyarakat tentu berhak meminta kepastian agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni memberikan pelayanan pemenuhan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas bagi para penerima manfaat.
(Redaksi DimensiPost.com)












