Tujuh SD Penerima Revitalisasi di Kecamatan Angsana Patut Jadi Prioritas Pengawasan dan Pemeriksaan
PANDEGLANG, BANTEN | Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang kembali menjadi perhatian. Kali ini, tujuh Sekolah Dasar (SD) penerima program revitalisasi yang berada di wilayah Kecamatan Angsana dinilai patut mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan secara serius, menyeluruh, serta menjadi salah satu prioritas bagi instansi terkait.
Ketujuh sekolah tersebut meliputi:
1. SDN Angsana 2
2. SDN Karangsari 1
3. SDN Karangsari 2
4. SDN Kramatmanik 2
5. SDN Padamulya 2
6. SDN Cikayas 1
7. SDN Padaherang 3
Perhatian terhadap tujuh sekolah tersebut bukan tanpa alasan. Program revitalisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk penggunaan anggaran negara yang harus dipastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, standar kualitas bangunan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya sebatas formalitas administrasi ataupun pemeriksaan dokumen di atas meja. Pemeriksaan secara langsung ke lokasi pekerjaan menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, material yang digunakan, volume pekerjaan, hingga hasil akhir pembangunan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sektor pendidikan di daerah diharapkan tidak tinggal diam. Perlu ada langkah konkret untuk memastikan seluruh pekerjaan revitalisasi di tujuh sekolah tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan.
Selain itu, Inspektorat Kabupaten Pandeglang juga diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui fungsi pengawasan internal, termasuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Bahkan, apabila diperlukan, lembaga pemeriksa yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan kewenangannya guna memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai program revitalisasi hanya terlihat baik secara administratif, tetapi kualitas hasil pekerjaannya justru tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikucurkan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan pelaksanaan program tidak dikuasai atau dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki kewenangan. Apabila program dilaksanakan melalui mekanisme swakelola, maka prinsip dan ketentuan swakelola harus benar-benar dijalankan, termasuk keterlibatan pihak pelaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Penggunaan material juga harus menjadi perhatian utama. Setiap bahan bangunan wajib memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Jangan sampai kepentingan mengejar penyelesaian pekerjaan justru mengorbankan kualitas dan keselamatan bangunan sekolah.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan keselamatan para siswa, tenaga pendidik, serta keberlangsungan proses belajar mengajar.
Pemerintah daerah dan seluruh unsur pengawasan diharapkan tidak menunggu sampai muncul kerusakan, persoalan kualitas bangunan, atau temuan kerugian negara baru kemudian mengambil tindakan.
Pengawasan seharusnya dilakukan sejak proses pekerjaan berlangsung, sehingga setiap potensi ketidaksesuaian dapat segera diketahui dan diperbaiki.
Masyarakat juga memiliki hak untuk turut mengawasi penggunaan anggaran publik. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, spesifikasi pekerjaan, serta progres pembangunan harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan program.
Tujuh sekolah di Kecamatan Angsana tersebut patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan prioritas agar pelaksanaan revitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, bukan sekadar menyelesaikan proyek pembangunan.
Pada akhirnya, program revitalisasi bukan hanya tentang berapa banyak ruang kelas yang diperbaiki atau bangunan yang direnovasi, tetapi tentang bagaimana uang negara dikelola secara benar dan menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, serta dapat digunakan dalam jangka panjang.
Jangan sampai anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi investasi masa depan generasi bangsa justru kehilangan makna akibat lemahnya pengawasan dan pemeriksaan.[red]
