Diduga Beraktivitas di Luar Jam Operasional, Mobil Operasional MBG Milik SPPG Labuan Cigondang Jadi Sorotan
PANDEGLANG I Aktivitas sebuah kendaraan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuai sorotan. Kendaraan yang diduga merupakan mobil operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Labuan Cigondang, di bawah naungan Yayasan Apimsa Bhakti Bangsa, terpantau berada di kawasan Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Labuan, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 20.31 WIB.
Berdasarkan dokumentasi yang di lapangan kendaraan jenis mobil van berpelat nomor B 9964 JCA tersebut terlihat berada di kawasan aktivitas perdagangan pada malam hari. Mobil itu juga tampak memiliki identitas program pemenuhan gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Keberadaan kendaraan operasional MBG di luar waktu kerja normal tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai peruntukan, fungsi, serta pengawasan penggunaan kendaraan yang sejatinya difasilitasi untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah.
Pasalnya, kendaraan operasional SPPG bukanlah kendaraan yang bebas digunakan untuk berbagai kepentingan. Penggunaannya harus mengacu pada ketentuan dan peruntukan resmi yang telah ditetapkan.
Dalam ketentuan penggunaan kendaraan operasional SPPG, terdapat sejumlah pembatasan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya:
1.Dilarang digunakan untuk kegiatan belanja dan pengadaan bahan baku, Mobil operasional SPPG tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan berbelanja ke pasar maupun melakukan pengadaan bahan baku kebutuhan dapur. Dalam mekanisme tersebut, pihak mitra atau supplier wajib menyiapkan kendaraan tersendiri untuk mendukung proses pengadaan bahan pangan.
2.Dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan, Kendaraan yang membawa identitas BGN maupun SPPG tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, jalan-jalan, piknik, maupun aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan tugas resmi pelayanan program MBG.
Dengan adanya pembatasan tersebut, aktivitas kendaraan berpelat nomor B 9964 JCA pada malam hari patut mendapatkan perhatian dan penelusuran dari pihak berwenang. Terlebih, kendaraan berlogo institusi negara seharusnya digunakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
Atas temuan dokumentasi tersebut, Satgas MBG di tingkat daerah maupun Badan Gizi Nasional (BGN) diminta tidak tinggal diam. Perlu dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara langsung kepada pihak pengelola SPPG Labuan Cigondang, termasuk Yayasan Apimsa Bhakti Bangsa, guna memastikan apa kepentingan dan tujuan penggunaan kendaraan tersebut pada malam hari.
Pemeriksaan juga perlu mencakup siapa yang mengemudikan kendaraan, siapa yang memberikan izin penggunaan, serta apakah aktivitas tersebut memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas resmi program MBG.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kendaraan operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, kegiatan di luar kedinasan, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan peruntukannya, maka BGN diminta mengambil tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Jangan sampai fasilitas kendaraan yang disediakan untuk menunjang program pelayanan gizi masyarakat justru dimanfaatkan di luar kepentingan yang telah ditetapkan.
Program MBG menggunakan fasilitas dan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap sarana operasional yang melekat pada program tersebut wajib diawasi secara ketat. Tidak boleh ada kesan bahwa kendaraan berlogo BGN atau SPPG dapat digunakan sesuka hati tanpa pengawasan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPPG Labuan Cigondang maupun Yayasan Apimsa Bhakti Bangsa terkait tujuan dan kepentingan penggunaan kendaraan tersebut pada waktu dokumentasi diambil.
Pihak pengelola diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Perlu ditegaskan, sorotan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah. Apabila memang penggunaan kendaraan tersebut sesuai dengan tugas kedinasan, pengelola tentu dapat memberikan penjelasan dan bukti pendukung.
Namun, apabila ditemukan pelanggaran, Satgas MBG dan BGN harus berani mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru diwarnai lemahnya pengawasan terhadap fasilitas operasionalnya sendiri.[red ]
