AMIRA Gugat Prioritas Anggaran Pemkab dan DPRD Pandeglang, Rp56 Miliar untuk Fasilitas Dewan di Tengah Jalan Rusak
PANDEGLANG I Kebijakan pengalokasian anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bersama DPRD kembali menuai kritik. Besarnya anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp56 miliar menjadi persoalan serius yang dipertanyakan Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (DPC AMIRA) Kabupaten Pandeglang.
Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah masih banyaknya infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera, alokasi anggaran untuk fasilitas dan aktivitas perjalanan para legislator justru dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menilai pemerintah daerah dan DPRD seharusnya lebih peka dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten, merupakan kebutuhan mendesak yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah dan wakil rakyat terlalu nyaman menikmati berbagai fasilitas, sementara masyarakat harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak. Anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, bukan justru lebih banyak terserap pada fasilitas dan perjalanan pejabat," tegas Rohikmat, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang menjadi perhatian AMIRA, terdapat sekitar 196,405 kilometer jalan dalam kondisi rusak di Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur masih sangat besar.
Sejumlah wilayah, mulai dari Pandeglang bagian selatan, Kecamatan Patia, Cikeusik hingga akses Bojong Canar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal, disebut masih membutuhkan perhatian serius. Bahkan, masyarakat di sejumlah wilayah terpaksa melakukan perbaikan jalan secara swadaya karena berharap akses transportasi mereka dapat kembali digunakan dengan layak.
AMIRA mempertanyakan bagaimana mungkin pemerintah terus berbicara mengenai keterbatasan anggaran ketika masyarakat membutuhkan perbaikan jalan, sementara anggaran untuk perjalanan dinas dan tunjangan perumahan anggota DPRD justru mencapai angka puluhan miliar rupiah.
Selain perjalanan dinas, tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp12,7 miliar dalam satu tahun anggaran juga menjadi perhatian. Jika dibagi kepada 50 anggota dewan, nilainya setara lebih dari Rp20 juta per anggota setiap bulan.
"Apakah pantas fasilitas perumahan anggota dewan mendapatkan anggaran sebesar itu ketika masih banyak masyarakat yang setiap hari harus melewati jalan berlubang? Kami tidak sedang mempersoalkan hak pejabat semata, tetapi mempertanyakan kepatutan, kewajaran, dan keberpihakan kebijakan anggaran," lanjutnya.
Sementara itu, Suandi selaku Koordinator Lapangan aksi menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas kritik atau perdebatan angka anggaran. Ia mendesak Pemkab dan DPRD Pandeglang membuka secara transparan dasar perhitungan, realisasi, serta manfaat dari anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan tersebut.
Menurutnya, perjalanan dinas harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja dan manfaat nyata bagi masyarakat. Begitu pula tunjangan perumahan harus memiliki dasar penetapan yang jelas, terukur, serta tidak mengabaikan prinsip efisiensi dan kepentingan publik.
"Kami ingin tahu apa hasil konkret dari perjalanan dinas yang menghabiskan anggaran besar tersebut. Jangan sampai perjalanan dinas hanya menjadi rutinitas menghabiskan anggaran tanpa dampak yang bisa dirasakan masyarakat. Begitu juga tunjangan perumahan, harus dibuka dasar perhitungannya kepada publik," ujar Suandi.
Ia juga menyoroti ketentuan pengalokasian belanja infrastruktur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). AMIRA meminta Pemkab Pandeglang menjelaskan secara terbuka bagaimana pemenuhan ketentuan tersebut diterapkan dalam APBD 2026, termasuk komponen belanja yang diperhitungkan dan tahapan pemenuhannya.
Dalam aksi tersebut, DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Meminta Pemkab dan DPRD Pandeglang mengevaluasi serta memangkas anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan yang dinilai tidak proporsional, kemudian mengoptimalkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur.
2. Meminta evaluasi terhadap anggaran rumah tangga dan belanja operasional Pemkab Pandeglang agar lebih efisien dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
3. Mendesak transparansi dan realisasi pemenuhan ketentuan belanja infrastruktur sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
4. Meminta aparat pengawasan dan penegak hukum memeriksa dugaan penyimpangan atau manipulasi pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD Pandeglang tahun anggaran 2025 apabila ditemukan bukti dan indikasi pelanggaran.
Rohikmat menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihaknya tidak ingin kebijakan anggaran hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat terus dibiarkan berlarut-larut.
AMIRA juga memastikan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada pekan berikutnya apabila tuntutan dan desakan yang disampaikan tidak mendapatkan respons serius dari pihak terkait.
"Kami tidak akan berhenti pada aksi hari ini. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan kembali turun ke jalan. Ini bukan semata-mata persoalan AMIRA, melainkan persoalan kepentingan masyarakat Pandeglang. Kami ingin anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya nyaman bagi para pejabat," pungkas Rohikmat.
Kini, publik menunggu keberanian Pemkab dan DPRD Pandeglang untuk menjelaskan prioritas penggunaan anggaran tersebut. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar besarnya anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana uang rakyat mampu menjawab kebutuhan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.[red]
