Pengadaan Baju KIM & ADM Desa Oleh DPMPD Diduga Di Mark Up Oleh Oknum, DPC GWI Pandeglang Minta Kepala DPMPD & APH Tegas

Dimensipost.com, Pandeglang, Banten | Dewan Pengurus Cabang Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang Menyoal terkait dengan Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 tahap Pertama di Kabupaten Pandeglang, Salah satunya adalah untuk pengadaan Buku Administrasi Desa, antara lain, Buku Absensi Perangkat Desa, Buku Catatan Surat Masuk, Surat Keluar dan lain sebagainya juga pengadaan Seragam KIM untuk perangkat desa.

Mirisnya, pengadaan buku yang diduga di koordinir oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang tersebut hingga kini belum kunjung di distribusikan ke desa-desa. Padahal, menginjak bulan Juli, pelaksanaan DD tahap Pertama sudah di lakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di hampir masing masing kecamatan.

Selain itu, dugaan bermainnya Pegawai DPMPD dan Okunum Orang dekat Penguasa pada pengadaan buku tersebut sangat nampak, lantaran, pengelolaan anggaran pengadaan Buku Administrasi Desa tersebut di Kolektif oleh Oknum Pegawai DPMPD.

Salah satu Sekretaris Desa di Kabupaten Pandeglang saat di konfirmasi oleh awak media terkait dengan Pengadaan buku Administrasi Desa yang di kolektif oleh DPMPD dan jumlah dana yang disetor menyampaikan "Iya benar pak, untuk pembelian Baju dan Buku administrasi dikolektif oleh DPMPD, dengan harga Rp. 3.5 juta, untuk buku administrasi Rp. 1.5 juta dan Baju seragam KIM Rp. 2 juta, kalau baju sudah ada tapi buku administrasi belum juga datang" jelasnya.

Ditempat terpisah Salah satu Perangkat Desa menyampaikan kepada awak media "Untuk baju seragam KIM yang kami tahu itu di buat oleh APDESI Kabupaten Pandeglang, tapi yang kami lihat dari baju yang ada itu di Mark Up harganya, masa satu paket Rp. 2 juta kaya gitu, kalau beli di pasaran paling 1.4 juta itupun paling mahal dan bagus" Jelasnya.

Pantauan di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Pandeglang, masing masing kecamatan telah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev). Mirisnya, pengadaan Buku Administrasi Desa tersebut, lolos dari pengawasan Tim Monev. “Ya enggak soal pengadaan Buku Administrasi Desa, itu hanya catatan saja, karena kan anggarannya di kelola DPMPD, selain Buku Administrasi Desa, juga ada yang lainnya juga,” ungkap salah satu Kepala Desa yang namanya tidak mau disebutkan, dan baru beberapa hari yang lalu telah melakukan Monev di desanya.

L. Irawan, Sekretaris DPC GWI Pandeglang menyampaikan kepada awak media, bahwa "Pengadaan Buku Administrasi dan Baju seragam KIM perlu di periksa oleh APH, karena kami menduga Oknum Pegawai DPMPD yang bermain, Ketua APDESI Pandeglang dan orang dekat penguasa yang menjadi penyedianya" jelasnya.

Masih kata L. Irawan, "Buku administrasi harus segera di distribusikan ke Desa-desa karena itu semua sudah di bayar lunas, jangan-jangan ini akan bernasib seperti Wifi Desa yang diduga banyak di Mark Up, oleh penyedia, dan banyak yang tidak jalan usaha wifinya. Paparnya.

Masalah wifi juga banyak yang tidak jalan, padahal itu anggaran negara yang harus jalan untuk menambah PADes, tapi kayanya jauh dari jalan, kami menduga ini gagal perencanaan dan hanya dijadikan ajang bacakan saja. Jelasnya.

Lanjut L. Irawan, kami meminta kepada Kepala DPMPD, Inpenktorat dan APH agar memanggil pihak penyedia Buku administrasi dan Baju KIn tersebut yang diduga ada main dengan oknum Pegawai DPMPD, agar tidak menjadi pertanyaan publik. (San/Red)