Masyarakat Usulkan Label Harga & Kandungan Gizi pada Menu MBG, Sekjen KNPI Pandeglang Beri Tanggapan Tegas
Pandji09
Dimensipost. Pandeglang, Banten – Masyarakat Kabupaten Pandeglang kembali mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan yang mencuat adalah pentingnya pencantuman label daftar harga bahan serta informasi nilai kandungan gizinya pada setiap menu MBG yang dibagikan kepada penerima manfaat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk transparansi publik terhadap program yang berjalan, sekaligus sebagai alat kontrol agar menu yang disediakan benar-benar memenuhi standar gizi dan sesuai anggaran yang ditetapkan.
Warga menyatakan bahwa label harga dan kandungan gizi bukan semata mencari kesalahan, tetapi agar publik dapat mengawasi serta memastikan akuntabilitas pelaksanaan MBG dari hulu ke hilir. Dengan informasi transparan, orang tua dan masyarakat dapat memahami apa yang dikonsumsi anak-anak mereka setiap hari melalui program ini.
Komentar Resmi dari Sekretaris KNPI Pandeglang
Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut, Entis Sumantri, Sekretaris Umum DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pandeglang, menyatakan dukungan terhadap prinsip keterbukaan dalam setiap program publik, khususnya yang berdampak langsung pada kesehatan dan gizi masyarakat.
Menurut Entis, transparansi merupakan elemen kunci agar program MBG benar-benar berjalan efektif dan sesuai tujuan awalnya: meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan sekadar menjadi rutinitas belanja bahan makanan. Ia menekankan bahwa MBG harus berdiri tegak pada prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan kepercayaan publik.
“Program MBG harus dikawal secara serius. Jika informasi menu, kandungan gizi, dan daftar harga tidak dapat diakses publik, maka kecurigaan terhadap praktik yang kurang akuntabel akan terus muncul. Ini bukan soal membongkar program, tetapi memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat secara tepat,” ujar Entis.
Lebih lanjut, Entis Sumantri menegaskan bahwa KNPI Pandeglang akan terus mengawal pelaksanaan MBG di wilayah itu agar tak terjadi praktik penyimpangan yang dapat merugikan penerima manfaat maupun masyarakat luas. Sebelumnya, organisasi pemuda tersebut juga sudah mengkritisi adanya dugaan penyimpangan dalam operasional Program MBG di Kabupaten Pandeglang, di mana program itu dinilai oleh KNPI sempat tidak berjalan sesuai standar yang diharapkan.
“Transparansi bukan ancaman, tetapi kekuatan. Data yang terbuka akan memperkuat legitimasi pelaksana di lapangan dan membantu masyarakat ikut mengawasi secara konstruktif,” lanjut Entis.
Harapan ke Depan
Dorongan masyarakat agar label harga dan kandungan gizi disertakan dalam setiap menu MBG kini menjadi sinyal kuat bahwa publik makin kritis dan ingin memastikan program pemerintah berjalan amanah, akuntabel, dan berkualitas. Dengan demikian, tuntutan ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak terkait – dari dapur MBG, tim gizi, hingga instansi pengawas – untuk memperbaiki sistem pelaporan dan transparansi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program tersebut.
