Desakan Pemasangan Label Harga dan Nilai Gizi pada Menu MBG di Pandeglang Semakin Menguat

Dimensipost. Pandeglang – Desakan agar setiap paket Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang dilengkapi label harga dan informasi kandungan gizi kini semakin menguat. Setelah sebelumnya muncul dari kalangan masyarakat dan aktivis, kali ini dorongan tegas datang dari M. Jihad atau yang akrab disapa Enji, Persedium  Ikatan Rakyat Reformasi (IKRAR)

Enji menilai, program MBG yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak cukup hanya berjalan secara administratif, tetapi juga harus transparan dan akuntabel di hadapan publik.

“Program ini menyangkut anggaran negara dan menyasar kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Sudah semestinya setiap menu yang dibagikan dilengkapi label harga serta rincian kandungan gizinya. Itu bentuk keterbukaan dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk tahu,” tegas Enji kepada wartawan, Selasa (3/3).

Menurutnya, label harga penting untuk memastikan kesesuaian antara nilai pagu anggaran dengan kualitas dan kuantitas menu yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara label kandungan gizi dinilai krusial untuk menjamin bahwa menu tersebut benar-benar memenuhi standar kebutuhan nutrisi sesuai sasaran usia.

Ia menambahkan, tanpa transparansi tersebut, ruang spekulasi dan kecurigaan publik akan terus terbuka. Apalagi, belakangan ini muncul berbagai sorotan terkait variasi menu yang dinilai tidak merata di sejumlah wilayah.

“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru dipertanyakan karena kurangnya keterbukaan. Pasang label harga dan gizi secara jelas di setiap kemasan atau titik distribusi. Itu sederhana, tapi dampaknya besar bagi kepercayaan publik,” ujarnya.

Desakan ini juga dinilai sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Enji menegaskan, pemasangan label tidak membutuhkan biaya besar, namun menunjukkan komitmen moral penyelenggara program.

Ia mendorong agar SPPG di seluruh wilayah Pandeglang segera menerapkan standar informasi terbuka tersebut tanpa harus menunggu polemik berkepanjangan. Selain itu, ia juga meminta Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang melalui bupati dan Satgas MBG Pandeglang untuk membuat regulasi teknis yang mewajibkan pencantuman nilai pagu per porsi dan rincian komposisi gizi seperti kalori, protein, karbohidrat, dan lemak.

“Kalau memang sesuai standar dan pagu, kenapa harus ragu untuk dibuka? Transparansi bukan ancaman, justru pelindung bagi pelaksana program dari tudingan yang tidak berdasar,” pungkasnya.

Dengan semakin meluasnya dorongan dari berbagai elemen masyarakat, pemasangan label harga dan kandungan gizi pada menu MBG di Pandeglang kini menjadi isu yang sulit diabaikan. Publik menanti langkah konkret pemerintah daerah dan pengelola program untuk menjawab tuntutan keterbukaan tersebut.

Dukungan pemasangan Lebel harga dan gizi pada setiap menu MBG di Pandeglang sepertinya akan terus bergulir di tengah Masyarakat. (Red/ Dji)