Ketua P3B Konsisten Kawal Dana Pokir DPRD Banten, Siap Gelar Aksi hingga ke KPK dan Kejagung
P.Nugraha 
Dimensipost. Banten – Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) menegaskan komitmennya mengawal penggunaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Banten. Organisasi tersebut bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk desakan agar dugaan penyimpangan anggaran segera diusut secara transparan dan tuntas.
Rencana aksi itu disebut akan dipusatkan di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, Kantor Gubernur Banten, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Banten. Tidak hanya itu, P3B juga membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan menggelar aksi lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ketua P3B, Arip Wahyudin, yang akrab disapa Ekek, mengatakan pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Pokir yang bersumber dari anggaran daerah. Menurutnya, dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi penyerapan aspirasi masyarakat melalui usulan para anggota legislatif.
Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, terdapat indikasi penyalahgunaan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, P3B menilai pengawasan ketat dan penegakan hukum harus segera dilakukan.
“Secara aturan, Pokir adalah mekanisme yang sah untuk menampung aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dewan. Tetapi yang kami soroti adalah pelaksanaan di lapangan yang dinilai rawan diselewengkan,” ujar Arip, Senin (20/4/2026).
Ia menegaskan, P3B bersama elemen pemuda lainnya akan terus mengawal penggunaan dana Pokir demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Provinsi Banten. Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru menjadi celah praktik korupsi.
Arip juga memperingatkan, apabila dugaan penyimpangan tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, maka pihaknya akan turun ke jalan dalam skala lebih besar.
“Kami akan terus bergerak. Jika tidak ada tindak lanjut, aksi bukan hanya di Banten, tetapi juga akan kami lakukan di Kejagung dan KPK,” tegasnya.
P3B berharap langkah ini menjadi momentum pembenahan tata kelola anggaran di Banten, sekaligus mendorong pengawasan publik terhadap program-program yang menggunakan uang rakyat. ( Red)
