Sekretaris PC SNNU Pandeglang Tolak Rencana Relokasi Badak Jawa, Pertanyakan Urgensi dan Dugaan Kepentingan di Baliknya
PANDEGLANG, 16 November 2026 — Rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuai penolakan. Kali ini, sikap tegas disampaikan Bambang Sudrajat, Sekretaris Pimpinan Cabang Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PC SNNU) Kabupaten Pandeglang.
Bambang mempertanyakan urgensi rencana relokasi satwa langka yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekayaan hayati paling berharga di Indonesia tersebut. Menurutnya, alasan keselamatan satwa dari potensi ancaman bencana alam perlu dikaji secara komprehensif dan terbuka kepada publik.
Ia bahkan mengingatkan agar isu keselamatan Badak Jawa tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan lain yang justru berpotensi mengancam kelestarian kawasan konservasi Ujung Kulon.
Dalam pernyataannya, Bambang mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan pola pengelolaan sumber daya alam yang selama ini kerap menuai kontroversi. Ia mencontohkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketika masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang disalahkan, sementara setelah bencana berlalu, muncul berbagai kepentingan pengelolaan lahan.
"Jangan sampai pola serupa terjadi di Ujung Kulon. Jangan sampai narasi keselamatan satwa justru menjadi alasan untuk membuka jalan bagi kepentingan lain di kawasan yang seharusnya dilindungi," tegas Bambang.
Ia juga mempertanyakan kembali narasi ancaman tsunami yang dikaitkan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai salah satu pertimbangan pemindahan Badak Jawa.
Menurutnya, Badak Jawa telah lama menjadikan Ujung Kulon sebagai habitat alaminya dan mampu bertahan melewati berbagai dinamika alam. Karena itu, setiap rencana pemindahan harus didasarkan pada kajian ilmiah, analisis risiko, serta pertimbangan ekologis yang benar-benar terukur.
"Badak Jawa telah bertahan di kawasan ini selama generasi demi generasi. Lalu, mengapa sekarang muncul urgensi untuk memindahkannya? Jika memang terdapat ancaman bencana, mengapa tidak terlebih dahulu memperkuat sistem mitigasi, peringatan dini, pengamanan kawasan, dan pemantauan satwa di habitat aslinya?" ujarnya.
Kecurigaan Bambang juga mengarah pada beredarnya informasi mengenai potensi cadangan emas dalam jumlah besar di wilayah Ujung Kulon dan sekitarnya. Ia menilai informasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, terutama apabila dikaitkan dengan munculnya wacana relokasi Badak Jawa.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan keterkaitan antara rencana relokasi dan potensi pertambangan tersebut harus dibuktikan melalui data dan penjelasan resmi, bukan sekadar asumsi.
"Jangan sampai Badak Jawa justru menjadi korban dari kepentingan ekonomi. Kita tidak boleh menukar masa depan spesies yang sangat langka ini dengan keuntungan eksploitasi sumber daya alam yang sifatnya sementara," lanjutnya.
Bambang menegaskan, solusi yang lebih rasional bukanlah terburu-buru memindahkan satwa dari habitat alaminya, melainkan memastikan kawasan konservasi Ujung Kulon semakin terlindungi.
Ia mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana, meningkatkan kapasitas pengamanan kawasan, menambah tenaga pemantau, serta menyampaikan hasil kajian risiko secara transparan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup Badak Jawa harus mengutamakan kepentingan konservasi, bukan kepentingan ekonomi maupun kelompok tertentu.
"Badak Jawa bukan penghalang pembangunan dan bukan pula satwa yang harus disingkirkan dari rumahnya sendiri. Jika memang ada persoalan keselamatan, selesaikan dengan memperkuat perlindungan habitatnya. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru berujung pada hilangnya ruang hidup satwa yang harus kita jaga bersama," pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi terperinci yang dapat memastikan ada atau tidaknya keterkaitan antara wacana relokasi Badak Jawa dengan informasi mengenai potensi pertambangan emas di wilayah Ujung Kulon dan sekitarnya.
Publik pun diharapkan mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah dan instansi berwenang mengenai dasar ilmiah, urgensi, serta konsekuensi ekologis dari rencana pemindahan tersebut. Sebab, menyangkut keberlangsungan hidup Badak Jawa, setiap keputusan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. [red]












