Proyek Pembangunan TPT dan Pagar SMPN 3 Saketi Disorot, Warga Pertanyakan Minimnya Pelibatan Tenaga Kerja Lokal
PANDEGLANG I Pelaksanaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pagar SMPN 3 Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi sorotan masyarakat sekitar. Selain dinilai perlu mendapatkan pengawasan ketat, proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut juga menuai pertanyaan terkait keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan subkegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV Cahya Mulia Abadi itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp93.344.700, dengan jangka waktu pelaksanaan 45 hari kalender. Adapun waktu pelaksanaan tercantum mulai 30 Oktober 2026 hingga 13 Desember 2026, dengan sumber pendanaan APBD/DAU-SG Tahun Anggaran 2026.

Namun, di balik pelaksanaan pembangunan tersebut, muncul keluhan dari masyarakat sekitar yang mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk turut bekerja dalam proyek tersebut.
YE, salah seorang warga di sekitar lokasi pembangunan, menyampaikan kekecewaannya lantaran tenaga kerja yang digunakan di lapangan justru diduga berasal dari luar Kecamatan Saketi.
Menurut YE, kondisi tersebut cukup disayangkan. Pasalnya, terdapat sejumlah warga setempat yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pekerjaan konstruksi, tetapi saat ini sedang menganggur dan sangat membutuhkan pekerjaan.
"Kami masyarakat sekitar sebenarnya berharap bisa dilibatkan. Banyak warga lokal yang memiliki keahlian di bidang pekerjaan bangunan, tetapi saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan. Seharusnya kesempatan seperti ini bisa diberikan juga kepada masyarakat sekitar," ungkap YE.
Ia menilai, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitar lokasi pembangunan.
Menurutnya, pelibatan masyarakat lokal merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dan kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi warga, khususnya mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan.
Selain persoalan tenaga kerja, YE juga berharap agar pelaksanaan proyek tersebut mendapatkan pengawasan secara maksimal dari instansi terkait, mulai dari kualitas material, spesifikasi teknis, hingga kesesuaian pekerjaan dengan nilai kontrak dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.
Pengawasan dinilai penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut benar-benar dikerjakan sesuai ketentuan dan menghasilkan bangunan yang berkualitas serta dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang maupun pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, khususnya mengenai kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sebab, keberadaan proyek pembangunan di suatu wilayah idealnya tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang terkait alasan penggunaan tenaga kerja dari luar kecamatan serta mekanisme pelibatan tenaga kerja lokal.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada masyarakat.
[ji/red]












