Pembangunan Siring Di Ruas Jalan Sodong Kadubera Tanpa Papan Informasi, Aspek Transparansi dan Keselamatan Kerja Dipertanyakan
PANDEGLANG, DIMENSIPOST.COM – Aktivitas pembangunan pondasi saluran air (siring) di Kampung Kadu Kaung, Desa Medalsari, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, memunculkan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, pekerjaan yang tengah berlangsung tersebut tidak terlihat dilengkapi papan informasi kegiatan. Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian setelah dalam dokumentasi di lokasi tidak terlihat para pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD).
Berdasarkan dokumentasi lapangan pada Selasa (10/11/2026) tampak sejumlah pekerja sedang melakukan pemasangan pondasi siring menggunakan material batu di sepanjang sisi jalan beton. Aktivitas konstruksi terlihat berjalan, namun informasi mengenai identitas pekerjaan justru belum dapat diketahui secara terbuka.
Tidak adanya papan informasi di lokasi memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sumber anggaran, nilai kegiatan, instansi penanggung jawab, pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan.
Persoalan ini tentu perlu mendapat perhatian, terutama apabila pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Sebab, setiap kegiatan pembangunan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Tidak hanya persoalan transparansi, aspek keselamatan pekerja juga patut menjadi bahan evaluasi.
Dari dokumentasi yang diperoleh, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pemasangan material batu tanpa terlihat menggunakan APD sebagaimana lazimnya standar keselamatan pekerjaan konstruksi, seperti helm keselamatan, sepatu pelindung, maupun perlengkapan lain yang disesuaikan dengan potensi risiko pekerjaan.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pihak pelaksana maupun pengawas. Sebab, keselamatan pekerja bukan persoalan tambahan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Apabila kegiatan tersebut merupakan proyek pemerintah, maka pelaksanaan pekerjaan semestinya memperhatikan ketentuan keselamatan konstruksi, termasuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Selain itu, Permenaker Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur kewajiban penyediaan APD oleh pengusaha serta kewajiban penggunaannya sesuai potensi bahaya dan risiko di tempat kerja.
Artinya, pelaksanaan pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga harus memastikan pekerja mendapatkan perlindungan keselamatan yang layak.
Jangan sampai pembangunan fasilitas untuk kepentingan masyarakat justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
Instansi teknis yang memiliki kewenangan atas pekerjaan tersebut diharapkan tidak bersikap pasif. Pengecekan langsung perlu dilakukan untuk memastikan status kegiatan, sumber pembiayaan, identitas pelaksana, kelengkapan administrasi, hingga penerapan standar keselamatan kerja.
Pengawasan juga harus menyentuh kualitas konstruksi, mulai dari penggunaan material, pemasangan pondasi, volume pekerjaan, hingga kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Jika memang terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, pihak terkait harus segera melakukan evaluasi dan meminta perbaikan sesuai ketentuan.
Pembangunan infrastruktur patut diapresiasi karena memiliki tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, apresiasi tersebut tidak berarti menutup ruang kritik maupun pengawasan.
Publik berhak mempertanyakan transparansi pekerjaan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.
Pemerintah desa, kecamatan, maupun dinas teknis terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pembangunan pondasi siring di Kampung Kadu Kaung tersebut, termasuk memastikan apakah pekerjaan itu merupakan program pemerintah dan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Sebab, pembangunan yang baik bukan hanya dinilai dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari transparansi anggaran, kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap keselamatan para pekerjanya.
Jangan sampai bangunannya dikejar penyelesaian,tetapi transparansi dan keselamatan justru di kesampingkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, maupun pihak pelaksana kegiatan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi instansi terkait maupun pihak pelaksana demi menjaga pemberitaan yang berimbang.[red]
