Kembali Gelar Aksi Jilid II Soal Perdin dan Tunjangan Pejabat, AMIRA Desak Bupati Pandeglang Mundur Kembali UNRAS di Kantor Bupati, AMIRA: Turunkan Bupati Pandeglang

Kembali Gelar Aksi Jilid II Soal Perdin dan Tunjangan Pejabat, AMIRA Desak Bupati Pandeglang Mundur Kembali UNRAS di Kantor Bupati, AMIRA: Turunkan Bupati Pandeglang

Dimensipost.com, Pandeglang, Banten – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali lakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) jilid II di depan Kantor Bupati Pandeglang. Mereka, mengkritisi besarnya anggaran Perjalanan Dinas (Perdin) dan Tunjangan Pejabat (TP) di lingkungan Pemda Pandeglang, yang berbanding terbalik dibandingkan dengan anggaran untuk perbaikan Infrastruktur pada tahun 2026 yang kurang dari 15 %, ini jelas tidak adil dan seolah anak tirikan rakyat.

Demikian dikatakan oleh Korlap Aksi AMIRA Marsuni. Dia mengatakan, menurut informasi pada tahun 2026 ini, alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan signifikan, padahal kata Dia, sesuai Undang undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) itu harus 40% apalagi di tahun 2027 wajib di realisasikan.

“Tahun ini, anggaran untuk insfratuktur kurang dari 15%, yang seharusnya 40%, ini jelas Bupati Pandeglang Hj. Rd. Dewi Setiani anak tirikan rakyat pandeglang, pejabatnya jalan-jalan dan mendapatkan tunjangan, rakyatnya menikmati jalan hancur, kami menuntut Bupati Pandeglang untuk mundur karena kami anggap gagal membawa pandeglang lebih baik,” ujarnya.

Masih kata Marsuni, kami dari DPC AMIRA akan lakukan aksi Unras Jilid 3 dan Jilid-jilid berikutnya agar pemerintah memangkas dana Perdin dan Tunjangan Pejabat Pandeglang dan menambah anggaran perbaikan jalan di Pandeglang, sesuai Dengan UU HKPD Tahun 2022. “Anggaran untuk Perdin dan Tunjangan Pejabat tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, terutama untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak, yang kami baca sesuai undang-undang HKPD anggaran untuk infrastruktur itu harus 40%,  ini kenyataan di pandeglang kurang dari 15% kurang, jelas Bupati tidak adil dan anak tirikan rakyat,” kata Marsuni.

Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang, Banten, Iik Rohikmat mengatakan hal yang sama. Iik menyampaikan,  kondisi ruas jalan milik Pemkab Pandeglang, masih ada 196,405 Kilometer jalan rusak yang perlu segera diperbaiki. Sementara, jalan dalam kondisi baik dan sedang hanya mencapai 492,313 Kilometer.

“Contohnya, jalan daerah pandeglang selatan dan wilayah Kecamatan Patia dan beberapa jalan daerah lainnya penuh dengan lubang. Belum lagi jalan desa dan jalan di wilayah cikeusik yang tidak mendapatkan perhatian serius. Dan yang paling miris jalan dari Bojongcanar ke menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal sangat hancur parah ini jelas tidak adil,” ujarnya.

Lebih lanjut Rohikmat mengatakan, pemerintah daerah sering beralasan kekurangan anggaran ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, meskipun masyarakat telah berinisiatif memperbaiki jalan secara swadaya. “Ketika masyarakat mengeluhkan jalan yang rusak, para wakil rakyat justru menggunakan puluhan miliar untuk perjalanan dinas yang belum tentu memberikan dampak nyata bagi Pandeglang, apalagi untuk acara-acara seremonial, ini sangat tidak manusiawi di saat masyarakat mengeluhkan Infrastruktur yang hancur,” ujarnya.

Untuk itu, selain menuntut transparansi, pada Unras Jilid II ini, DPC AMIRA Pandeglang menyampaikan Empat tuntutan. Pertama, Pemda Pandeglang harus memenuhi porsi belanja infrastruktur minimal 40% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Aturan Dasar Alokasi 40% Infrastruktur, Ketentuan belanja wajib (mandatory spending) untuk infrastruktur pelayanan publik diatur dalam Pasal 147 UU HKPD serta aturan turunannya pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024.

Kedua, Pemda Pandeglang wajib menganggarkan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah atau desa. “Tuntutan yang Ketiga, anggaran ini harus dialokasikan pada pembangunan atau pemeliharaan fasilitas layanan publik yang berdampak langsung pada ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

“Dan tuntutan terakhir yang Keempat, terapkan dan realisasikan 40% dana untuk Insfrastruktur sesuai dengan amanat UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Untuk terus mengawal hal ini,apabila tidak ada respon dan tidak di realisasikan oleh Pemkab Pandeglang, kami akan terus lakukan aksi Unras kembali dengan tuntutan yang sama, agar masyarakat pandeglang tidak di anak tirikan oleh DPRD dan Pemda Pandeglang,” pungkasnya. (Kur/01).