SPPG di Pandeglang Diminta Lebih Teliti Sediakan Menu MBG, Kelayakan Konsumsi B3 dan Siswa Jadi Sorotan
P.Nugraha 
Dimensipost. Pandeglang — Penyaluran Program Makan Bergizi (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Kabupaten Pandeglang kembali menjadi sorotan. Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan masih adanya menu yang dinilai kurang tepat sasaran, terutama dalam membedakan kebutuhan konsumsi untuk kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) dengan siswa SD, SLTP, hingga SLTA.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa dapur SPPG diduga belum melakukan analisis kebutuhan gizi dan tekstur makanan sesuai kelompok usia penerima manfaat. Salah satu contoh yang dikeluhkan adalah penggunaan menu bertekstur keras seperti goreng kacang hijau atau sejenisnya yang dinilai belum pantas dikonsumsi balita.
“Balita tentu berbeda dengan anak sekolah. Dari segi tekstur, porsi, hingga kandungan gizi harus disesuaikan. Jangan disamaratakan. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan anak,” ujar salah satu pemerhati program sosial di Pandeglang.
Masyarakat menilai, peran Kepala SPPG (KSPPG) dan ahli gizi yang ditugaskan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap menu yang disalurkan benar-benar layak konsumsi dan sesuai standar gizi. Evaluasi menu seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memperhatikan kondisi riil di lapangan.
“Kalau masih ditemukan menu yang tidak sesuai untuk balita, lalu apa fungsi pengawasan internal? Untuk apa ada KSPPG dan ahli gizi kalau tidak memastikan standar kelayakan dijalankan?” tambahnya.
Selain itu, masyarakat juga meminta Satuan Tugas (Satgas) pengawasan program MBG agar lebih intensif melakukan kroscek langsung ke dapur-dapur penyedia. Pengawasan yang hanya bersifat administratif dinilai belum cukup tanpa inspeksi mendalam terhadap bahan baku, proses pengolahan, hingga kesesuaian distribusi dengan kelompok penerima.
Program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan status gizi dan kualitas kesehatan generasi penerus. Namun tanpa ketelitian dan tanggung jawab penuh dari seluruh unsur pelaksana, program ini dikhawatirkan tidak berjalan optimal bahkan berpotensi menimbulkan risiko bagi penerima manfaat, khususnya balita.
Masyarakat berharap ke depan SPPG di wilayah Pandeglang lebih profesional, melakukan analisis kebutuhan yang matang, serta membedakan secara tegas menu yang layak untuk B3 dan untuk anak sekolah. Ketelitian, pengawasan, dan tanggung jawab menjadi kunci agar program MBG benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar formalitas penyaluran.
