Sorotan Menu Rapelan MBG SPPG Pasir Gadung Terus Menggema, Aktivis Desak Audit dan Evaluasi Menyeluruh

Dimensipost. Pandeglang – Polemik terkait menu rapelan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga disalurkan oleh dapur SPPG Pasir Gadung, Kecamatan Patia, terus menjadi sorotan publik. Setelah foto menu untuk distribusi hari Senin, Selasa, dan Rabu beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat, desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur tersebut semakin menguat.

Sebelumnya, publik mempertanyakan komposisi menu yang terlihat dalam foto yang beredar. Menu tersebut disebut terdiri dari bubur kacang, roti tawar, roti bulat, kacang-kacangan, telur kecil, serta beberapa jenis makanan ringan yang dikemas dalam plastik.

Sebagian masyarakat menilai komposisi tersebut diduga tidak sebanding dengan pagu anggaran satuan menu MBG yang telah ditetapkan dalam program nasional. Karena itu, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan menu yang diterima oleh penerima manfaat.

Isu ini juga kembali membuka ingatan publik bahwa dapur SPPG Pasir Gadung sebelumnya pernah menjadi sorotan dalam persoalan serupa. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat menilai perlu adanya langkah tegas agar persoalan yang sama tidak terus berulang.

Aktivis Pandeglang, Angga Alamsyah, menegaskan bahwa polemik ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, khususnya lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan program MBG.

Menurutnya, apabila benar terdapat dugaan ketidaksesuaian antara pagu anggaran dengan menu yang disalurkan, maka perlu dilakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur yang bersangkutan.

“Program MBG ini adalah program strategis pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Maka pengelolaannya harus benar-benar profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Angga.

Ia menilai pengawasan tidak boleh hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga harus menyentuh langsung pada kualitas menu, komposisi gizi, hingga penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam program tersebut.

“Kalau persoalan seperti ini dibiarkan tanpa evaluasi serius, maka kepercayaan publik terhadap program MBG bisa menurun. Padahal program ini sangat penting bagi pemenuhan gizi anak-anak,” katanya.

Angga juga menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya sebatas pada dapur penyedia makanan, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan program di tingkat lokal.

“Bukan hanya dapurnya yang harus dievaluasi, tetapi juga mitra yayasan, KSPPG, hingga tenaga ahli gizi yang terlibat harus ditinjau kembali kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan sampai ada pihak yang tidak memahami tugas dan fungsinya,” tegasnya.

Ia bahkan mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara serius guna memastikan tidak ada praktik yang berpotensi merugikan program, termasuk dugaan adanya persekongkolan dalam pengelolaan dapur MBG.

“Program yang menyangkut kepentingan gizi anak-anak tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Jika ada indikasi ketidakwajaran, maka harus ditelusuri secara terbuka agar semuanya menjadi jelas,” tambahnya.

Angga berharap pihak BGN sebagai institusi yang menaungi program MBG dapat segera turun tangan melakukan penelusuran terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik tersebut.

Sementara itu, hingga berita lanjutan ini diturunkan, pihak SPPG Pasir Gadung maupun pihak terkait lainnya masih belum memberikan keterangan resmi terkait polemik menu rapelan MBG yang saat ini terus menjadi perhatian masyarakat.