Aktivis dan Tokoh Pemuda Pandeglang Dukung Penuh Wacana Moratorium Dapur MBG dan Pembatasan Maksimal 6 SPPG per Kecamatan
Dimensipost.com I PANDEGLANG – Mencuatnya wacana moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur baru Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal enam unit di setiap kecamatan mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Aktivis dan Tokoh Pemuda Kabupaten Pandeglang, Elfan Badurzaman. Menurutnya, apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), maka langkah tersebut patut didukung demi mewujudkan pemerataan serta tata kelola program yang lebih baik.
"Jika memang benar BGN akan menerapkan moratorium dan membatasi jumlah dapur maksimal enam unit per kecamatan, kami mendukung sepenuhnya. Kebijakan itu harus dipandang sebagai upaya penataan agar program MBG berjalan lebih sehat, profesional, dan tepat sasaran," ujar Elfan Badurzaman, Selasa (9/6/2026).
Elfan menilai, langkah evaluasi secara menyeluruh sangat diperlukan agar keberadaan dapur MBG tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat menjangkau daerah-daerah yang masih membutuhkan layanan pemenuhan gizi.
Menurutnya, semangat utama Program MBG adalah pemerataan manfaat bagi masyarakat, sehingga jumlah dapur yang terlalu banyak di satu wilayah justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dan persaingan yang tidak sehat.
"Kami melihat kebijakan ini sebagai bagian dari pembenahan. Yang terpenting bukan banyaknya jumlah dapur, tetapi bagaimana kualitas pelayanan, transparansi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para penerima manfaat," katanya.
Ia juga berharap evaluasi yang dilakukan BGN nantinya dapat memperhatikan kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan wilayah yang selama ini belum tersentuh secara optimal.
Elfan menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam melakukan penataan dan penguatan program MBG agar pelaksanaannya semakin akuntabel dan berkelanjutan.
"Kami mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperbaiki sistem. Program MBG merupakan program strategis yang menyangkut masa depan generasi bangsa, sehingga tata kelolanya harus benar-benar diperkuat dan diawasi bersama," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan Program MBG. Salah satu kebijakan yang diwacanakan adalah moratorium pembangunan dapur baru serta pembatasan jumlah SPPG maksimal enam unit di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan dan efisiensi program. ( Red)
