Ketua DPC GMNI Pandeglang Soroti Arah Pembangunan di HUT ke-152: Kemiskinan, Pendidikan, dan Pengangguran Jadi Alarm Keras
P.Nugraha 
Dimensipost. Pandeglang, 1 April 2026 — Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-152 Kabupaten Pandeglang dimaknai tidak hanya sebagai seremoni perayaan, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis terhadap arah pembangunan daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Abdul Aziz Zulfikar.
Dalam pernyataannya, Aziz menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perjalanan panjang sejarah dan perjuangan masyarakat Pandeglang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa peringatan hari jadi harus menjadi titik evaluasi yang jujur dan berani.
“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-152 Kabupaten Pandeglang. Ini adalah momentum bersejarah. Tapi di saat yang sama, kita tidak boleh menutup mata, karena masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Aziz kemudian mengajukan pertanyaan mendasar terkait arah pembangunan daerah. Menurutnya, di usia yang telah mencapai lebih dari satu setengah abad, perlu ada kejelasan apakah Pandeglang benar-benar mengalami kemajuan atau justru masih berkutat pada persoalan yang sama.
“Pertanyaannya sederhana, di usia ke-152 ini, apakah Pandeglang benar-benar bergerak maju, atau hanya berjalan di tempat dengan masalah yang terus berulang?” tegasnya.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber terkait lainnya, GMNI Pandeglang menilai sejumlah persoalan klasik masih menjadi tantangan utama.
Pertama, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih berada pada kisaran 8,5 hingga 10 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan dinilai belum menyentuh akar persoalan dan cenderung bersifat jangka pendek.
Kedua, di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Pandeglang masih di bawah 8 tahun. Artinya, sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Selain itu, angka partisipasi sekolah di jenjang menengah juga masih rendah, khususnya di wilayah pedesaan.
Ketiga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat berada di kisaran 8,80 persen, dengan dominasi pengangguran usia muda. Minimnya sektor industri serta lemahnya pengembangan ekonomi lokal disebut sebagai faktor utama terbatasnya lapangan kerja.
Keempat, ketimpangan infrastruktur juga masih menjadi persoalan serius. Sejumlah jalan kabupaten dilaporkan dalam kondisi rusak, serta akses terhadap layanan publik yang belum merata, terutama di wilayah selatan Pandeglang. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berbasis keadilan wilayah.
Kelima, terkait efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, GMNI Pandeglang menilai perlu adanya evaluasi mendalam. Besarnya anggaran dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aziz menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan dari arah kebijakan yang dinilai belum berpihak secara optimal kepada rakyat.
“Masalah kita hari ini bukan karena tidak punya sumber daya, tetapi karena keberpihakan itu sering kali hilang dalam praktik kebijakan. Data sudah jelas, persoalan nyata, namun langkah penyelesaiannya belum terasa,” ungkapnya.
Sebagai organisasi kader perjuangan yang berlandaskan Marhaenisme, GMNI Pandeglang turut menyampaikan sejumlah tuntutan konkret kepada pemerintah daerah, antara lain:
1. Reorientasi kebijakan APBD agar lebih fokus pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan tertinggal.
3. Penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan wilayah.
5. Peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam kebijakan publik.
Menurut Aziz, momentum HUT ke-152 ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah, bukan sekadar perayaan rutin tahunan tanpa perubahan signifikan.
“Jika data masih menunjukkan kemiskinan yang tinggi, pendidikan yang tertinggal, serta pengangguran yang meningkat, maka yang dibutuhkan bukan sekadar panggung perayaan, melainkan keberanian untuk berbenah secara total,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Aziz menegaskan komitmen GMNI Pandeglang untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Red)
