Calon Pemasok Bahan Menu MBG di Kabupaten Pandeglang Mengeluh, Harga Tawar Dinilai Tak Wajar, Publik Minta Badan Gizi Nasional Turun Tangan
Dimensipost. Pandeglang — Sejumlah calon pemasok bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pandeglang mengeluhkan sulitnya ikut berpartisipasi dalam pengadaan bahan menu. Kendala utama yang dihadapi para calon penyuplai adalah rendahnya harga tawar yang diajukan oleh pihak dapur SPPG maupun mitra pelaksana program, yang dinilai jauh di bawah standar harga pasar.
Para pemasok mengaku telah mengetahui daftar harga bahan pangan sesuai standar pasar yang semestinya menjadi acuan dalam pengadaan bahan baku. Namun dalam praktiknya, harga yang ditawarkan kepada mereka dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi maupun distribusi, sehingga banyak pelaku usaha lokal merasa keberatan untuk bekerja sama.
Sejumlah calon pemasok menilai kondisi tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas bahan pangan yang disediakan. Pasalnya, harga yang terlalu rendah dikhawatirkan dapat mendorong pemasok mencari alternatif bahan dengan kualitas lebih rendah demi menyesuaikan dengan permintaan harga dari pihak mitra.
“Para pemasok sebenarnya ingin berkontribusi mendukung program pemerintah, namun harga yang ditawarkan seringkali tidak realistis dan jauh dari harga pasar,” ungkap salah satu calon pemasok yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa sebagian mitra MBG diduga mengambil margin keuntungan yang berlebihan dalam proses pengadaan bahan baku. Dugaan tersebut memicu sorotan publik yang berharap adanya pengawasan lebih ketat terhadap mekanisme pengadaan agar tetap berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kualitas layanan.
Masyarakat dan pelaku usaha lokal pun mendorong agar pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mitra pelaksana di lapangan. Langkah pengawasan dan penyisiran terhadap mitra yang dinilai menetapkan kebijakan harga tidak wajar dianggap penting untuk menjaga integritas program serta memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal secara sehat.
Selain itu, pemerataan kesempatan bagi pemasok lokal dinilai dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kualitas program MBG sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat.
Para pelaku usaha berharap adanya mekanisme harga yang transparan dan sesuai standar pasar, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima layanan, tetapi juga menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari Badan Gizi Nasional untuk menindaklanjuti keluhan tersebut serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
